Pedagang Online Perlu Miliki Izin Usaha? Simak Aturan Selengkapnya!

Pedagang Online Perlu Miliki Izin Usaha? Simak Aturan Selengkapnya!

Belanja online kini sudah menjadi keseharian masyarakat. Perubahan kebiasaan belanja masyarakat dari konvensional menjadi online didorong berkat semakin berkembangnya platform penyedia belanja online atau yang dikenal dengan sebutan marketplace. Dari Indonesia sendiri yang terkenal adalah Tokopedia dan Bukalapak.

Kemunculan para aKtor baru dalam ekonomi perdagangan ini, tentu membuat setiap platform berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan pengalaman berbelanja, hingga keunggulan yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat kita, khususnya yang konsuptif. Sebagai contoh, Kamu pasti sering mengikuti flash sale, harbolnas bahkan mencari voucher diskon sampa ongkos kirim gratis yang menjadikan belanja online memilik keunggulannya tersendiri.

Keunggulan Berdagang di Marketplace Bagi Seller

Keunggulan dari segi harga tersebut tentunya tidak terlepas dari peran partner atau mitra dagang atau seller di dalam platform. Mereka bersedia untuk memberikan potongan harga karena memang diuntungkan sekali dengan adanya platform beaja online.
  1. Tidak banyak syarat dokumen yang dibutuhkan, siapaun bisa bergabung dan menjual berbagai macam produk selama produk tersebut bukan yang dilarang oleh undang-undang
  2. Tidak ada biaya pendaftaran, setelah mendaftarkan diri calon seler akan mendapatkan verifikasi dan aktif
  3. Tersedia sokongan biaya ongkos kirim yang ditanggung perusahaan, sehingga meskipun lokasi seller jauh dari para calom customer tidak akan menjadi masalah
  4. Jaminan keamanan, market place biasanya memberikan jaminan kemanan dengan memberikan garansi jika terjadi penipuan
  5. Pangsa pasar lebih besar, tidak hanya domestik tapi juga mancanegara

Baca Juga: Usaha Rumahan yang Menjanjikan di Tahun 2020


Di tengah popularitas marketplace yang semakin tinggi, di akhir November yang lalu tepatnya tanggal 20 November 2019, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

PP No. 80 Th 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Dalam peraturan pemerintah ini, PMSE didefinisikan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan penyelenggara PMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi pedagangan.

Dalam PP 80/2019 dibedakan antara pelaku usaha, dalah hal ini pedagang dengan penyelenggara perdagangan melalui elektronik. Karena peraturan ini mengatur secara komperhensif mengenai kegiatan jual-beli online. Maka, peraturan ini mendapatkan banyak perhatian, khususnya perihal kewajiban untuk memiliki izin usaha bagi para pelaku dagang online.

Ketentuan Kewajiban untuk Memiliki Izin Usaha

Di dalam PP 80/2019, para pelau PMSE memang harus memiliki izin usaha. Lantas, kapan kewajiban itu harus diikuti oleh pelaku usaha? Dan bagaimana cara membuat izinnya?

1. Bikin Izin Lewat OSS

Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha online shop dapat mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi atau disebut juga dengan Online Single Submission. Menurut PP tersebut, PMSE bisadilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi dan instansi penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. Selain itu, aturan ini juga mengatur pelaku usaha luar negeri yag secara aktid melakukan PMSE kepada konsumen di Indonesia.

2. Waktu Berlaku

Peraturan yang sudah resmi diterbitkan tersebut melalui Kementrian Perdagangan juga akan menerbitkan turunan. Dua aturan tersbut kemudian diosialisasikan mendag pada para pengusaha online selama bulan Desember 2019. Hal tersebut dikarenakan Permendag yang baru akan ditekan dan mulai berlaku pada tahun 2020.

Pada intinya, dengan kedua regulasi tersebut maka pengusaha online dan offline memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil antara pengusaha online dan offline.

Baca Juga: Waspada Pemerintah Akan Blokir IMEI HP Black Market Tahun 2020


Siapa yang Wajib Punya Izin Usaha?

Menurut pasal 15 ayat 1 itu tertuis yang wajib memiliki izin usaha adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam ayat ni merupakan perseorangan atau badan usaha yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri.

Dalam pasal tersebut juga membedakan pengertian pribadi, yaitu perseorangan yang menjual barang dan jasa secara temporal dan bukan tujuan komersial. Sementara dalam pasal 4 ayat 1, PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelengara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam ayat 2, tertulis bahwa PMSE  merupakan hubunan hukum privat yang dapat dilakukan antara:
1. Pelaku usaha dengan pelaku usaha
2. Pelaku usaha dengan konsumen
3. Pribadi dengan pribadi (Sesuai ketentuan peraturan perundangan), dan
4. Instansi penyelenggara Negara dengan pelaku usaha (Sesuai ketentuan peraturan perundangan).

Baca Juga: 

What's your reaction?

Leave a reply