Upaya Stimulus Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID19

Upaya Stimulus Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID19


Pandemi virus corona atau COVID19 menimbulkan penurunan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Hal ini berimbas pada melemahnya perekonomian dalam negeri yang tidak bisa terelakan. Untuk itu, Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet lain, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat beberapa sekenario stimulus ekonomi ntuk menghadapi mitigasi pandemi COVID-19. Stimulus tersebut terbagi ke dalam 3 sektor, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan ekonomi.

Stimulus Fiskal

Stimulus fiskal yang segera digaencarkan pemerintah untuk mengatasi mitigasi COVID-19 adalah desentralisasi fiscal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenanngan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, khususnya dalam menghadapi pandemic COVID-19. Langkah ini diharapkan segera ditindaklanjuto pada tataran implementasi.

Berdasarkan perhitungan kembali anggaran yang dilakukan Kemenkeu, terdapat dana Rp 121,3 triliun yang bisa digunakan untuk menangani pandemi COVID-19. 62,3 Triliun diantaranya ditransfer ke daerah. Langkah taktis yang dilakukan pemerintah adalah dengan refoccussing kegiatan, relokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang dipercepat.

Adapun poin-poin yang dikemukakan Prosiden Jokowi antara lain:
  • Implementasi program bantuan langsung masyarakat
  • Pencairan dana desa
  • Peningkatan jumlah program Padat Karya Tunai di semua kementrian/lembaga
  • Realokasi anggaran dengan fokus memberi insentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM serta sektor informal lainnya
  • Ketersediaan likuiditas dalam negeri
  • Penjagaan stabilitas nilai tukar Rupiah
  • Pemberian stimulus ekonomi di bidang perbankan (dibahas secara khusus)
  • Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang lebih intensif

Stimulus Non-Fiskal

Stimulus non-fiskal selain dibuat untuk mitigasi resik COVID-19, juga sebagai pelengkapan kebiajakan non-fiskal jilid II. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:
  • Penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau lartas pada aktivitas ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor bisa berjalan dengan lancer dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri.
  • Penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan bagu tetap lancer dan tersedia.
  • Pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yakni para pelaku ekspor dan impor yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi.
  • Peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE)
Dengan diberlakukannya empat kebijakan non fiscal di atas. Pemerinta mengharapkan sapat mengurangi kemerosostan ekonomi, khususnya dalam sektor ekspor dan impor.

Stimulus Ekonomi

Stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah adalah melalui Bank Indonesia. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Indonesia yang berlangsung pada tanggal 18 – 19 Maret 2020. BI menurunkan 7 days reverse repo rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25% menjadi 5,25%.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga laju inflasi keuangan tetap terjafa. Selain itu, BI juga memperkuat keputusan-keputusan yang telah diumumkan pada RDG di tanggal 18 – 19 Februari 2020 dan 2 Maret 2020. Kebijakan tersebut antara lain:
  • BI memperkuat kebiajkan triple intervention agar bisa menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah
  • Memperpanjang tenor repo SPN hingga 12 bulan dan mengadakan lelang setiap hari guna memperkuat kelonggaran likuiditas Rupiah
  • Menambah frekuensi lelang FX swap tenor agar likuiditas dipastikan cukup
  • Memperkuat term deposit valuta asing, sehingga pengelolaan likuiditas valuta asing pada pasar domestik meningkat
  • Mendorong perbankan agar menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri
  • Mempercepat berlakunya ketentuan dari penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai langkah underlying
  • Memperluas kebiajkan insentif untuk pelonggaran GWM harian dalam Rupiah sebesar 50 bps
  • Memperkuat sistem kebiajkan pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi dari pandemi COVID-19, seperti:
  1. Ketersediaan uang layak edar yang higenis, backup layanan kas alternative, layanan kas, dan memberikan himbauan agar masyarakt menggunakan pembayaran non-tunai
  2. Menurunkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) agarmenggenjpt pembayaran non-tunai
  3. Mendukung penyaluran dana non-tunai seperti program bantuan sosial BNPT dan PKH, kartu prakerja, program kartu Indonesia Pintar, dll.

What's your reaction?

Leave a reply